Berita ~ Focus Litbang

Perhutanan Sosial Sumatera Selatan Menghadapi Tiga Tantangan Utama

Senin, 13 Sep 2021 | 233

Perhutanan Sosial Sumatera Selatan Menghadapi Tiga Tantangan Utama

“Perhutanan Sosial (PS) adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kata kunci dari konsep PS adalah sistem pengelolaan hutan lestari sebagai objek dan masyarakat sebagai subjek pelaku. Subjek inilah yang membedakan dengan sistem pengelolaan hutan lestari lainnya: sistem pengelolaan hutan oleh negara dan sistem pengelolaan hutan oleh korporasi. Selain untuk memenuhi keadilan akses terhadap sumberdaya hutan, PS juga adalah bentuk pengakuan terhadap kemampuan masyarakat untuk mengelola hutan secara lestari”.

“Dukungan pemerintah terhadap PS mengemuka dan menonjol dalam satu dekade terakhir, terutama sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kita seringkali terjebak dalam narasi dan adu argumentasi yang mempertentangkan antara PS, pengelolaan oleh negara (Taman Nasional, misalnya), dan pengelolaan hutan oleh korporasi). Padahal, tiga sistem pengelolaan hutan lestari tersebut merupakan pilihan, dapat saling melengkapi, bahkan dapat dikolaborasikan (kemitraan). PS harus dilihat dan didukung sebagai opsi sistem pengelolaan hutan yang mumpuni, bukan sebagai media perjuangan akses semata”, demikian disampaikan Edwin Martin, Peneliti Madya Sosiologi Lingkungan dari Balai Litbang LHK Palembang, dalam forum FGD Perhutanan Sosial, di Palembang, 11 September 2021.

Forum FGD yang diselenggarakan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan ini mengusung tema “Menjawab Tantangan dan Perkembangan Perhutanan Sosial di Sumatera Selatan”. FGD menghadirkan lima orang narasumber, yaitu: Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Selatan, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Koordinator Daerah APHI Sumatera Selatan, wakil dari LSM Hutan Kita Institut (HaKI), dan wakil dari akademisi Universitas Sumatera Selatan.

Diskusi cukup menghangat ketika beberapa orang peserta FGD turut menyampaikan pendapat. “Paling tidak saat ini terdapat tiga tantangan yang dihadapi PS Sumatera Selatan untuk kita jawab bersama”, ujar Edwin Martin. “Tiga tantangan ini merupakan hasil identifikasi litbang kami dalam lima terakhir”, tambahnya.

“Tantangan pertama adalah rasionalisasi objek PS. Belajar dari praktik-praktik PS atau kehutanan masyarakat yang berhasil dari masa ke masa, sebagai contoh Hutan Adat Ghimbe Larangan Mude Ayek di Dusun Tebat Benawa, Kota Pagaralam, masyarakat mengelola hutan dalam luasan sekitar 300-an hektar saja. Sementara, unit-unit PS di Sumatera Selatan ini bisa jadi di luar batas luas yang rasional untuk dikelola masyarakat. Data september 2021, capaian PS Sumatera Selatan seluas 119.311 hektar dengan pengelola/subjek sebanyak 170 unit, yang berarti secara rerata satu subjek mengelola areal seluas 700-an hektar. Kami merekomendasikan agar usulan PS baru mempertimbangkan efektivitas atau kemampuan subjek dalam mengelola areal hutan ini”, sebut Edwin Martin.

“Tantangan kedua adalah inklusi sosial pendampingan PS. Secara formal, PS menghadapi kendala jumlah pendamping, keterbatasan anggaran, dan keterbatasan inovasi kegiatan. Unit-unit PS tidak berjalan sebagai sebuah sistem pengelolaan hutan lestari, karena keterbatasan kapasitas dan kapabilitas pengelola. Kerja-kerja PS adalah bagian dari sistem kehidupan dan penghidupan masyarakat sehari-hari, sehingga pendampingan PS seharusnya tidak sektoral atau dilakukan LSM tertentu saja, tetapi oleh semua pihak, termasuk orang-orang dari partai”, tambah Edwin Martin.

“Tantangan ketiga yaitu membangun kewirausahaan sosial usaha PS. Hasil penelitian kami dalam masa pandemi covid-19; membandingkan geliat usaha masa pandemi dalam konteks komoditas porang, lebah madu, dan ekowisata (HHBK) di masyarakat umum dan di kelompok PS. Secara ringkas, salah satu temuan kami adalah bahwa komoditas HHBK tersebut tidak berjalan di kelompok PS karena minimnya sikap kewirausahaan sosial. Usaha porang, lebah madu, dan ekowisata yang berkembang pesat ternyata dilakukan oleh petani-petani milenial yang memiliki karakter suka berjejaring, inovatif, dan bersedia berkorban. Jadi, tantangan kita adalah bagaimana mengajak generasi milenial untuk turut menggerakkan PS”, tutup Edwin dalam kesempatan berbicaranya.

FGD yang diikuti beragam pihak di Sumatera Selatan diharapkan dapat ditindaklanjuti dalam peran kolaborasi DPRD Provinsi Sumatera Selatan-Dinas Kehutanan Sumatera Selatan. FGD ini disimak dan diikuti pula oleh Leo Rio Efendi, M.Si, peneliti pertama Balai Litbang LHK Palembang {Edwin Martin}

Isi Komentar Anda

  • Email tidak akan ditampilkan
  • Komentar akan di Validasi terlebih dahulu oleh Admin sebelum ditampilkan

0 Komentar