Berita ~ Terbaru

Pembangunan zona integritas sebagai aspek penting pencegahan korupsi di BP2LHK Palembang

Sabtu, 22 Mei 2021 | 133

Pembangunan zona integritas sebagai aspek penting pencegahan korupsi di BP2LHK Palembang

Birokrasi Indonesia dimasa lalu digambarkan dengan kualitas pelayanan yang rendah dan tingginya angka korupsi. Untuk mengatasi kondisi ini, sejak tahun 2009 pemerintah Indonesia telah melaksanakan reformasi birokrasi yang di dalamnya berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Salah satu upaya nyata yang dilakukan pemerintah yaitu dengan membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di lingkungan instansi pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 60 tahun 2012. Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model reformasi birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Oleh karena itu, pembangunan zona integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di instansi pemerintahan.

Sebagai salah satu instansi pemerintah, BP2LHK Palembang turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan zona integritas. Untuk mendukung pembangunan zona integritas, BP2LHK Palembang terus berbenah, berbagai upaya perbaikan berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi terus diperkuat. Untuk melihat sejauh mana pelaksanaan upaya pembenahan dan praktik-praktik pelayanan publik dan indikasi korupsi, BP2LHK Palembang telah melakukan survey eksternal pada Maret 2021. Survey pihak eksternal ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi dalam rangka pembangunan zona integritas khususnya berkaitan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Pada umumnya, praktik-praktik dan indikasi korupsi di lembaga pemerintahan erat kaitannya dengan pelaksanaan pelayanan publik. Untuk mendapatkan pelayanan tertentu atau “jalur khusus” seringkali publik harus mengeluarkan biaya tambahan atau dihadapkan dengan administrasi berbelit-berbelit yang seharusnya tidak perlu ada.

Survei yang dilaksanakan secara online tersebut diisi oleh 13 responden yang seluruhnya berasal dari pihak eksternal balai sehingga hasilnya diharapkan menjadi lebih objektif. Ditinjau dari sisi pekerjaan, 92,30% merupakan ASN dan sisanya sebesar 7,70?alah pihak swasta. Berdasarkan asal instansi, sebanyak 84,61?rasal dari KHLK atau berada di bawah lingkup yang sama dengan BP2LHK Palembang. Sedangkan sisanya sebesar 15,39?rasal dari instansi diluar KLHK.

Seluruh responden (100%) yang disurvey sudah pernah menggunakan layanan BP2LHK Palembang, baik secara langsung (luar jaringan), maupun tidak langsung (dalam jaringan). Adapun jenis-jenis produk atau layanan yang digunakan oleh responden antara lain berkaitan dengan kegiatan penelitian dan pengembangan (61,54%), website (15,38%), laboratorium, konsultasi dan publikasi ilmiah masing-masing 7,69%. Mayoritas penggunaan layanan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan erat kaitannya dengan tugas BP2LHK Palembang yang diatur dalam Peraturan Menteri LHK No. P.25/Menlhk/setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 10 Februari 2016, yaitu melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang hutan, hasil hutan, meningkatkan kualitas dan laboratorium lingkungan, sosial, ekonomi, penyiapan bahan saran kebijakan dan perubahan iklim serta melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan yang menjadi kebutuhan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai respon atas penggunaan layanan yang disediakan oleh BP2LHK Palembang, mayoritas responden (69,23%) menilai bahwa kualitas layanan masih berada dalam kategori cukup. Sedangkan jumlah responden yang menilai kualitas layanan dalam kategori sangat baik dan baik masing-masing 15,38%. Hasil ini menjadi indikasi bahwa dibutuhkan upaya yang berkesinambungan secara terus menerus untuk meningkatkan kualitas pelayanan di BP2LHK Palembang. Peningkatan kualitas layanan di BP2LHK Palembang harus terus dibenahi dalam rangka meningkatkan kepuasan publik selaku penerima manfaat hasil litbang dan inovasi. Penggunaan teknologi secara masif saat ini, internalisasi teknologi dan kegiatan pelayanan menjadi salah satu pilihan yang relevan untuk dilakukan.

Menjadi catatan positif bagi BP2LHK Palembang yaitu seluruh responden (100%) menilai bahwa persyaratan administrasi dalam memperoleh layanan di BP2LHK Palembang tidaklah rumit. Hal ini sesuai dengan respon seluruh responden (100%) yang menyatakan bahwa tidak diperlukan biaya dan pendekatan khusus dalam menggunakan layanan atau produk BP2LHK Palembang. Pelayanan di BP2LHK Palembang juga telah menerapkan prinsip non-diskriminatif dimana seluruh pengunjung diperlakukan sama. Selain itu mayoritas responden (92,31%) setuju bahwa tidak dibutuhkan prosedur informal dalam mengakses layanan dan produk. Prosedur informal ini sangat berisiko dan erat kaitannya dengan praktik dan indikasi korupsi. Berkaitan dengan feed back dari responden di atas, seluruh responden (100%) setuju bahwa tidak ada personal/pegawai yang menerapkan standar khusus dalam kegiatan pelayanan, tidak ditemukannya indikasi gratifikasi dan KKN dalam praktik-pratik pelayanan publik di BP2LHK Palembang.

Secara keseluruhan, hasil kuesioner menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di BP2LHK Palembang sangat baik akan tetapi masih perlu dibenahi untuk hasil yang optimal. Yang menjadi catatan positif, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di BP2LHK Palembang sudah menunjukkan perkembangan positif dan perlu terus dipertahankan serta ditingkatkan.

Pada akhirnya, masih banyak yang harus dikerjakan dan dibenahi oleh BP2LHK Palembang dalam rangka pembangunan zona integritas ini. Upaya ini sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan dan seluruh jajaran pegawai di dalamnya. Jika komitmen kuat, maka mewujudkan sebuah institusi yang bersih dan melayani melalui pembangunan zona integritas adalah sebuah keniscayaan. Namun jika komitmen lemah, cita-cita menjadi zona integritas hanya akan menjadi sebatas angan belaka.

https://bpk-palembang.org/page/payo-lapor.html 

Sumber : **Data Hasil Survey Korupsi Ekternal Maret 2021

Isi Komentar Anda

  • Email tidak akan ditampilkan
  • Komentar akan di Validasi terlebih dahulu oleh Admin sebelum ditampilkan

0 Komentar