Berita ~ Fokus Litbang

Partisipasi Masyarakat: Faktor Utama Pengelolaan Kehutanan Berkelanjutan

Senin, 16 Nov 2020 | 40

Partisipasi Masyarakat: Faktor Utama Pengelolaan Kehutanan Berkelanjutan

Balai Litbang LHK Palembang__ Partisipasi nyata masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan di bidang kehutanan berkelanjutan menjadi bagian yang sangat vital. Masyarakat bisa menjadi mitra atau malah menjadi pihak yang berpotensi berkonflik dengan pemerintah. Karena itu, tak heran bila keterlibatan masyarakat sering dijadikan tolok ukur keberhasilan suatu program. Apa dan bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dikupas tuntas di webinar Obrolan Pelepas Lelah (OPL) seri ke 4, yang diselenggarakan tanggal 5 November 2020, kemarin, dan diikuti oleh 230 orang melalui aplikasi zoom.

Komitmen masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan masih sangat kental dirasakan di masyarakat adat di Indonesia, yang mengelola hutan dengan kearifan lokal /aturan adatnya.  Hal ini diungkapkan oleh peneliti World Resources Institute Indonesia, Jasnari.

“Masyarakat Hutan Adat (MHA) diakui di Indonesia. Mereka pada dasarnya memiliki kemampuan dan pranata adat yang sangat mendukung pengelolaan hutan dan lingkungan secara lestari”, ungkapnya.  

Namun, menurut Jasnari masyarakat adat perlu menyusun rencana pengelolaan hutan adat secara lebih konprehensif, sehingga mampu memperkuat kapasitas dan peran masyarakat adat dalam menjaga hutan atau upaya konservasi hutan.

Salah satu kelompok adat yang keberadaannya diakui oleh pemerintah adalah Suku Anak Dalam (SAD) atau orang Rimbo. Satu kelompok SAD dipimpin oleh seorang Temenggung, yang berperan dalam menentukan tatanan sosial. Dulunya, mereka sangat bijak dalam memanfaatkan sumber daya hutan sehingga terjaga keseimbangannya. Tetapi,  perkembangan jaman dan keterbukaan akses dapat berimplikasi positif namun juga bisa berimplikasi negatif. Nilai-nilai sosial yang dulu dijunjung tinggi mulai berubah.  Ketaatan terhadap Temenggung berangsur-angsur luntur, akibatnya banyak hukum adat yang dilanggar.

 

Dulu, dalam memanen rotan jernang ada aturan adat untuk tidak boleh mengambil secara sembarangan, siapa yang pertama menemukan, dia yang berhak memanen. Sekarang, jika ada yang melanggar aturan adat, mereka membentuk “TIM TEBAS”, dengan prinsip biar sama-sama tidak mendapatkan. Akibatnya banyak rumpun jernang yang menjadi korban.

 

Resin jernang (Dragon Blood) memiliki banyak manfaat, digunakan dalam bahan baku industri obat, kosmetik maupun industri pewarna. Menurut Sahwalita, kebutuhan ekspor resin jernang sangat tinggi. Namun, pemanfaatan yang kurang lestari dan tanpa aturan ini, bisa mengancam keberadaan rotan jernang.

 

“Banyak masyarakat di sekitar hutan yang menggantungkan hidupnya dari rotan jernang. Karena itu masyarakat perlu diberikan pengetahuan bagaimana memanen secara lestari. Pemerintah juga perlu membuat peraturan mulai dari tingkat tapak”, ujar peneliti silvikultur Balai Litbang LHK Palembang ini.

 

Interaksi masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan dapat juga dipahami melalui berbagai pendekatan dan metodologi. Edwin Martin, peneliti sosial ekonomi kehutanan, Balai Litbang LHK Palembang mengusulkan konsep yang ia sebut sebagai Blusukan Lanskap (BL). “Secara konseptual BL adalah sekumpulan metode atau pendekatan yang mendorong interaksi positif antara para pihak, masyarakat lokal, dan lanskap tertentu, agar terjadi proses reflektif-kreatif yang menghasilkan kelestarian lanskap”, terang Edwin.

Kegiatan yang dilakukan di BL antara lain mengamati kehidupan masyarakat lokal (participant observation), mengamati jalur transek (biofisik), wawancara mendalam sambil berjalan (walking interview), melakukan analisis diakronis-sinkronis, menghasilkan pengetahuan bersama (co-production of knowledge), sehingga melahirkan aksi-aksi (co-creation of innovation) untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik, dan terakhir melakukan silaturrahmi tanpa henti, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak percaya (ini adalah ciri khas BL).

Sri Lestari juga mengingatkan besarnya pengaruh keterlibatan masyarakat dalam keberhasilan merehabilitasi lahan. Menurut peneliti di bidang ekonomi sosial kehutanan ini, bila masyarakat ikut berpartisipasi menanam pohon, bukan manfaat ekonomi saja yang bisa diperoleh, namun juga bernilai ekologi bagi lingkungan.

“Rasa kepemilikan dan keinginan yang berasal dari masyarakat itu sendiri yang akan mempermudah proses dan keberlangsungan hasil. Karena, ketika kita berbicara tentang pohon itu bukan hanya menanam saja, akan tetapi juga bagaimana pemeliharaan bisa terus dilakukan”, ujarnya.

Ditambahkannya, dalam program rehabilitasi, masyarakat perlu diberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya menanam pohon dan bagaimana menumbuhkan kepedulian, rasa cinta dan rasa membutuhkan akan kelestarian lingkungan yang hijau.

“Banyak program penanaman pohon yang dilaksanakan oleh pemerintah, namun menjadi pertanyaan besar bagi kita semua, mengapa tingkat keberhasilannya masih cukup rendah”, tuturnya.

Selain itu, menurut Sri Lestari,  melibatkan masyarakat tidak harus selalu dengan memberikan insentif berupa uang akan tetapi bisa dalam bentuk keterlibatan atau pendidikan dan pelatihan yang akan lebih memberikan dampak yang berkelanjutan.

 

Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Hiskia Jonathan Sinuhaji, seorang fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Jonathan memandang keikutsertaan masyarakat inilah yang akan menjadi modal utama dalam menjaga kelestarian kawasan TNKS, apalagi terhadap Nilai Penting Kawasan (NPK) yang telah ditetapkan yaitu Harimau Sumatera, Gajah Sumatera, Burung Rangkong, Bunga Rafflesia dan Bunga Bangkai Raksasa

Menurut Jonathan, gangguan-gangguan terhadap NPK ini semakin lama semakin serius. Maraknya perburuan liar dan tingginya tingkat konversi lahan membuat kewalahan para petugas kehutanan dalam menjaga kawasan ini. Akibatnya, populasi satwa di kawasan ini menurun. Hal ini juga berlaku pada Bunga Rafflesia dan Bunga Bangkai Raksasa. Di Bengkulu, tingkat perburuan bunga bangkai ini semakin tinggi akibat naiknya permintaan umbi dari dalam maupun luar provinsi. Umbi tersebut dihargai berkisar Rp. 2.000–Rp. 6.000 per kg.

“Banyak pemanfaatan yang sangat mungkin dikembangkan di sini, salah satunya pemanfaatan umbi tanaman bunga raksasa. Bila pemanenan dilakukan secara lestari, bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Ini juga akan membuat kawasan terjaga“, ujar Jonathan.

Kawasan TNKS memiliki keanekaragaman ekosistem yang sangat tinggi, begitu pun dengan  keunikan kekayaan plasma nutfahnya. Hal ini juga dipadu dengan budaya masyarakat setempat, sehingga keberadaannya diakui secara internasional. Di tahun 2003, kawasan ini ditetapkan sebagai Asean Heritage Park (AHP), kemudian  menyusul di tahun 2004 , ditetapkan sebagai World Heritage Site oleh UNESCO.

Tertarik mengikuti OPL seri 5? Jangan lewatkan penyelenggaraannya tanggal 17 November 2020 ini, dengan mengklik tautan berikut:

https://bit.ly/OPL_seri_5

Isi Komentar Anda

  • Email tidak akan ditampilkan
  • Komentar akan di Validasi terlebih dahulu oleh Admin sebelum ditampilkan

0 Komentar